Posted in Agama dan Politik

Syari’at Islam: Sejarah dan Peluangnya di Indonesia By: Iman Munandar

Pengantar

 

Perjuangan untuk menerapkan Syari’at Islam di Indonesia telah dilakukan dari generasi ke generasi. Hal tersebut dapat dilihat dari mulai masuk Islam ke Nusantara hingga hukum Islam dijadikan hukum kerajaan, upaya mempersempit peran hukum Islam oleh pihak penjajah Belanda, upaya menjadikan Islam sebagai dasar Negara pada masa kemerdekaan, upaya menyempitkan kembali peran Islam, hingga meletusnya reformasi, dan piagam Jakarta bergaung kembali yang pada akhirnya gagal lagi.

Alur sejarah penerapan Islam di Indonesia mengalami pasang surut. Saat ini era reformasi memberikan peluang politik bebas kepada para penggiat penegak Syari’at Islam, namun perlu adanya pola yang baru dalam menerapkannya di Indonesia. Pola yang baru dimaksudkan agar syari’at Islam bisa diterima oleh semua pihak, termasuk pihak non muslim.

Teori-Teori Eksitensi Hukum Islam di Indonesia

 

            Para ahli sejarah berbeda pendapat mengenai masuknya agama Islam ke Indonesia. Ada yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad 7 M yang langsung dari Arab, dan ada pula yang berpendapat Islam masuk ke Indonesia pada abad 13 M. terlepas dari perbedaan pendapat, semuanya sepakat bahwa sejak Islam masuk ke Indonesia bahwa Islam diterima secara meluas oleh penduduk Indonesia hingga Islam dijadikan hukum kerajaan. Pada mulanya Belanda masuk ke Indonesia tidak memperdulikan (Hukum) Islam, namun akhirnya mereka tidak bisa menghindari terjadinya persentuhan dengan hukum yang berlaku bagi penduduk pribumi (inlander). Pada perkembangannya pihak Belanda berupaya untuk mempersempitnya, karena perlawanan terhadap penjajah Belanda mayoritas dari umat Islam.

Ada beberapa teori yang muncul untuk menjelaskan alur sejarah eksitensi hukum Islam di Indonesia, diantaranya; dua teori pertama muncul sebelum Indonesia merdeka, dan tiga teori terakhir muncul setelah Indonesia merdeka.[1]

a.      Teori Receptio in Complexu

 

Menurut teori Receptio in Complexu bahwa hukum agama berlaku bagi masing-masing pemeluknya.  Teori ini dipelopori oleh pemikiran-pemikiran para sarjana Belanda seperti; Carel Frederik Winter, lodewijk Willem Cristian van den berg.  Teori ini dimuat dalam Pasal 75 ayat 3 RR ( pada tahun 1855) yang berbunyi;

“oleh hakim Indonesia itu hendaknya diberlakukan undang-undang dan kebiasaan penduduk Indonesia itu.”

Pada teori di atas bahwa hukum Islam berlaku bagi pemeluknya. Oleh karenanya keluar stbl. 1882 no. 152 tentang pembentukan Pengadilan Agama (Priesterrad) di samping Pengadilan Negeri (Landraad), yang sebelumnya didahului  penyusunan kitab yang berisi hukum Islam, pegangan para hakim.

b.      Teori Receptie

 

Menurut teori ini bahwa hukum Islam tidak otomatis berlaku bagi umat Islam, sebelum ia sudah diterima (diresepsi) oleh dan telah menjadi hukum adat mereka. Jadi yang berlaku adalah hukum adat, bukan hukum Islam. Teori ini dikemukakan oleh Cornelis van Vollenhoven dan Christian Snouck Hurgronje. Teori ini sejalan dengan pemikiran Snouck Hurgronje tentang pemisahan antara agama dan politik. Dia menyarankan agar pemerintah Hindia-Belanda bersikap netral terhadap ibadah agama, dan bersikap tegas terhadap perlawanan Islam fanatik. Dalam teori tersebut wewenang hukum waris dicabut dari pengadilan agama, karena beralasan belum sepenuhnya diterima oleh hukum adat. Penerapan teori ini dimuat dalam Pasal 134 ayat 2 IS, stbl 221 th. 1929.

c.       Teori Receptie Exit

Teori Receptie Exit merupakan teori yang menentang teori Receptie. Semangat pemimpin Islam menentang teori ini terus bergulir menjelang kemerdekaan RI. Upaya penentangan itu lahirnya Piagam Jakarta (Jakarta Charter) pada tanggal 22 Juni 1945.

Pada perjalanannya sila pertama terutama tujuh kata yang menyatakan syari’at Islam berlaku bagi pemeluknya dihapus. Menurut alasan Moh. Hatta upaya penghapusan tujuh kata untuk menjaga persatuan dan keutuhan wilayah Indonesia, karena ada usul keberatan dari mereka yang bukan beragama Islam. Penghapusan tujuh kata tersebut membuat para pemimpin muslim pada saat itu merasa kecewa.

Pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa Negara berdasar kepada: “Ketuhanan Yang Maha Esa..,” dan landasan yuridis terdapat dalam Pasal 29 UUD 1945.

Pasal 29 ayat (1) berbunyi; “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pasal 29 ayat (2) berbunyi; “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing.”

Hazairin memberikan komentar pada Pasal 29 ayat (1) 1945: “… (1) Dalam Negara RI tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam atau tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah Nasroni bagi umat Nasroni, dan seterusnya..(2) Negara RI wajib menjalankan syari’at Islam bagi orang Islam, syari’at Nasroni bagi orang Nasroni, Syari’at Budha bagi orang Budha, syari’at Hindu bagi orang Hindu. (3) syari’at yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan Negara untuk menjalankan dan karena itu dapat sendiri dijalankan oleh pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi terhadap Allah bagi setiap orang itu, yang dijalankannya sendiri menurut agamanya masing-masing.”

Teori Receptie terhapuskan oleh filosofis Pancasila pada pembukaan alinea keempat UUD 1945, dan landasan yuridis Pasal 29 UUD 1945. Upaya teori ini lahir misalnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Amandemen UU Peradilan Agama UU No. 3 Tahun 2006, Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah, dan sebagainya.

d.      Teori Receptio A Contrario

 

Pada perkembanganya, menurut Sayuti Thalib, dalam masyarakat telah berkembang yang lebih jauh dari pendapat Hazairin di atas. Pada beberapa daerah terlihat kuat teori Receptie Snouck Hurgronje itu dibalik. Seperti di Aceh, masyarakat di sana menghendaki persoalan-persoalan perkawinan dan waris diatur menurut hukum Islam. Apabila ada ketentuan adat di dalamnya, boleh saja dilakukan atau dipakai, asal tidak bertentangan dengan hukum Islam.

e.       Teori Eksistensi

 

Teori Eksistensi merupakan kelanjutan dari teori-teori sebelumnya. Teori eksistensi ini menerangkan adanya hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia. Menurut teori ini bentuk keberadaan hukum Islam berada dalam hukum nasional adalah; (1) Ada, dalam arti hukum Islam berada dalam hukum nasional sebagai bagian yang integral darinya, (2) Ada, dalam arti adanya kemandiriannya yang diakui berkekuatan hukum nasional dan sebagai hukum nasional, (3) ada dalam hukum nasional, dalam arti norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia. (4) ada dalam hukum nasional, dalam arti sebagai bahan utama dan unsure utama dalam hukum nasional.

–          Bersambung –

Bandung Law Institute (BLI) adalah lembaga yang bergerak dalam bidang Hukum dan Pemerintahan, ruang lingkup kerjanya mencakup advokasi, pelatihan, penelitian, kajian, dan konsultasi hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam. Bandung Law Institute dipimpin oleh Syamsul Ma’arief, SH.

Tulisan di atas akan terbit secara berkala, selebihnya bisa dilihat di bandunglawinstitute.wordpress.com. Insya Allah kami menerima masukan dan saran dari rekan-rekan. Terima Kasih.

Iman Munandar, SH., c.S.Sy. : Direktur Divisi Kajian Penelitian BLI

[1] Suparman Usman, Hukum Islam, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001, hlm. 111-119

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s