Posted in Agama dan Politik

Syari’at Islam: Sejarah dan Peluangnya di Indonesia (Bagian Kedua)

SYARIAT ISLAM : ORDE BARU, REFORMASI, DAN TANTANGANNYA

 

Sekularisasi Hukum Islam dari ranah publik yang telah dilakukan oleh kolonial Belanda tetap dilanjutkan oleh Orde Lama dan Orba. Contoh kasus pada tahun 1973 pemerintah Orde Baru berupaya mengajukan rancangan hukum perkawinan yang pada awalnya bermaksud menyekulerkan sepenuhnya hukum perkawinan dan menghilangkan secara luas sistem peradilan Islam. Upaya sekularisasi syari’at Islam masalah perkawinan mendapat perlawanan keras dari umat Islam yang pada akhirnya upaya tersebut gagal. Rancangan peraturan perkawinan tersebut dirubah menjadi UU RI No. 1 Tahun 1974 yang secara keseluruhan mengadopsi dari hukum Perkawinan Islam. Menurut Anderson bahwa hukum keluarga merupakan representasi jantung dari syari’at Islam.[1]

Pada akhir tahun 1980-an Orde Baru mulai mendekati umat Islam yang selama ini termarjinalkan. Mungkin hal tersebut disebabkan muslim kelas menengah kota mulai memasuki ranah kekuasaan pada awal Orde Baru. Pada Tahun 1989 disahkannya UU RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.[2] Sistem peradilan Islam di Indonesia yang mengatur masalah hukum perceraian, perkawinan, wakaf, zakat, waris, dan infak. Pada Tahun 1991 keluarlah Inpres (Instruksi Presiden) RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang mengatur perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Pada awal 1990-an ada gagasan tentang perlu adanya lembaga keuangan syari’ah yang dilakukan oleh cendekiawan muslim yang tergabung dalam ICMI dan ulama yang tergabung dalam MUI, lahirlah Bank Muamalat sebagai Bank Syari’ah pertama di Indonesia. Untuk mengakomodasi perkembangan lembaga keuangan syari’ah, maka lahirlah UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengadopsi tentang prinsip bagi hasil (mudharabah).  Pada perkembangannya lahirlah peraturan secara khusus yang mengatur  tentang perbankan syari’ah yaitu UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah pada era Reformasi.

Selain UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah yang lahir pada era Refomasi, ada UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan UU RI No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Paparan di atas hampir mirip dengan teori Receptio in Complexu yang berlaku pada zaman penjajahan Belanda, yang menyatakan bahwa hukum agama berlaku bagi pemeluknya. Itu pun sangat terbatas pada hukum keluarga, seperti Hukum Perkawinan, zakat, waris, perwakafan, dan sebagainya.

Begitu juga gagasan yang dilontarkan oleh Hazairin sebagai Guru Besar dari UI tentang teori Receptio Exit hampir mirip dengan teori Receptio in Complexu. Jadi perkembangan syari’at Islam pasca kemerdekaan RI relatif lambat, bahkan hampir sama dengan awal-awal penjajahan Belanda ketika syari’at Islam hanya berlaku untuk pemeluknya, namun terbatas pada hukum Keluarga.

Pada akhir tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an ada upaya memperjuangkan kembali Piagam Djakarta oleh sebagian parpol Islam. Upaya tersebut kandas pada Sidang Tahunan MPR RI terkait dengan Amandemen UUD 1945. Bahkan Partai Keadilan (PK) yang berasaskan Islam dan PAN berbasis massa Islam menolak Piagam Djakarta, dan memberikan alternatifnya Piagam Madinah sebagai solusinya.

Masih ingat dalam ingatan kita ketika sebagian aktivis Islam dan elemen masyarakat lainnya mendesak segera disahkannnya RUU tentang Anti Pornografi dan Pornoaksi, namun upaya tersebut ditentang juga oleh sebagian masyarakat yang secara mayoritas umat Islam. Begitu juga terkait dengan SKB 3 Menteri tentang pengaturan rumah Ibadah antar agama dan pelarangan Ahmadiyah ditentang keras oleh elemen masyarakat Islam lainnya, yang dianggap kelompok liberal oleh masyarakat Islam lainnya. Kelompok liberal menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia bukan Negara Agama, dan Negara tidak boleh campur tangan terkait masalah agama penduduknya. Mereka mengkhawatirkan apabila syari’at Islam diberlakukan dalam konstitusi, maka akan terjadinya dominasi agama Islam terhadap agama-agama non-Islam dan ancaman terhadap stabilitas nasional. Pernyataan tersebut mungkin bertentangan dengan keyakinan kelompok masyarakat yang dianggap fundamentalis, bahwa syari’at Islam  adalah rahmatan lil ‘alamin dan harus diterapkan dalam tataran Negara.

Pada kelompok fundamentalis pun terdapat perbedaan persepsi. Pertama, kelompok fundamentalis moderat menyatakan bahwa syari’at Islam sudah dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, yang perlu dilakukan adalah menerapkan nilai-nilai Islam pada ranah kehidupan bernegara, dan dilakukannya secara bertahap. Sedangkan kelompok kedua, fundamentalis ekstrim/ radikal menyatakan bahwa perangkat hukum Negara ini thagut atau bathil. Oleh karenanya semua hukum Negara ini harus diganti total oleh syari’at Islam. Biasanya referensi hukum yang mereka gunakan adalah referensi klasic, yang secara rentang waktu sangat jauh berabad-abad dengan waktu sekarang ini. Kondisi masa kejayaan Islam lalu sangat jauh berbeda dengan keadaan umat Islam Indonesia saat ini.

Perbedaan tersebut dilatar belakangi oleh perbedaan latar belakang sosial, perbedaan persepsi terhadap syari’at Islam, dan cara pendekatan yang berbeda. Penulis mencoba untuk memecahkan masalah perbedaan persepsi tersebut dengan teori Objektifikasi Syari’at Islam. Teori Objektifikasi Syari’at Islam yang penulis bahas di sini, seluruhnya mengadopsi dari teorinya Kuntowijoyo.

OBJEKTIFIKASI SYARI’AT ISLAM SEBAGAI SOLUSI

 

Objektifikasi adalah penerjemahan nilai-nilai internal ke dalam kategori-kategori objektif. Objektifikasi harus dibedakan dengan eksternalisasi. Objektifikasi dan eksternalisasi memiliki persamaan, yaitu berupa konkretisasi dari keyakinan yang dihayati secara internal. Perbedaannya terletak pada tujuannya. Kalau objektifikasi ditujukan ke luar, sementara eksternalisasi ditujukan untuk pemeluk agamanya sendiri. Contoh dari eksternalisasi adalah membayar zakat. Kewajiban membayar zakat timbul setelah adanya keyakinan internal bahwa harta itu perlu dibersihkan, untuk membersihkan harta tersebut dengan membayar zakat. Jadi membayar zakat itu eksternalisasi, dan eksternalisasi merupakan ibadah. Sementara perbuatan objektifikasi dapat dirasakan oleh orang non-Islam sebagai sesuatu yang natural, tidak sebagai perbuatan agama. Objektifikasi pun dapat dilakukan oleh orang non Islam, asal perbuatan tersebut dirasakan oleh orang Islam sebagai sesuatu yang objektif, tidak sebagai perbuatan agama. Contoh sederhananya seperti kesetiakawanan nasional adalah objektifikasi dari ajaran tentang ukhwah, konsep kesehatan akupuntur tanpa harus mempercayai konsep Yin-Yang Taoisme, yoga tanpa harus percaya kepada Hinduisme-Bali, dan sebagainya. Objektifikasi ini dimaksudkan untuk menghindari dari sekularisasi dan dominasi.[3]

Dalam al-Qur’an Surat al-Maidah (5): 44, 45,dan 47 menentukan bahwa orang harus menetapkan hukum berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah. Jika tidak, maka tindakanya disebut tindakan kafirun, zhalimun, dan fasiqun. Itulah yang menjadi dasar kenapa banyak di Negara Islam al-Qur’an dipakai sebagai sumber hukum, dan kenapa banyak yang ingin membuat Negara Islam. Teori objektifikasi ini tetap menganggap al-Qur’an sebagai sumber hukum. Perbedaannya terletak pada prosedur, bukan pada hakikat. Objektifikasi syari’at Islam akan menjadikan al-Qur’an terlebih dahulu sebagai hukum positif (hukum yang tertulis dalam lembaran Negara), yang pembentukannya atas persetujuan bersama warga Negara. Dengan demikian tidak langsung seluruh syari’at Islam menjadi hukum Negara, tetapi melalui objektifikasi. Maksud di sini adalah syari’at Islam yang akan dijadikan hukum Negara terlebih dahulu dipilih yang objektif, yang berlaku untuk semua orang. Begitu pula seandainya hukum kanonik Kristen kalau akan dijadikan hukum Negara harus lebih dulu dipilih yang objektif, yang berlaku bagi semua orang.[4] Kategori yang objektif dalam Islam adalah hukumnya yang mubah (mengerjakan atau tidak, tidak berpahala atau berdosa), bukan hukumnya yang halal dan haram.[5]

Dalam syari’at Islam ada kewajiban bagi seorang majikan untuk memberikan upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya, sebagaimana dalam hadist terkenal yang bunyinya sebagai berikut: “Berikan upah pekerja sebelum kering keringatnya.” Kewajiban dalam syari’at Islam tentang masalah pembayaran upah dapat diobjektifikasikan menjadi UMR (Upah Minimum Regional). Kira-kira contoh kecil inilah salah satu objektifikasi Syari’at Islam yang dapat dirasakan oleh semua orang, termasuk orang-orang non-Islam.

Oleh karena itu ungkapan “menghukum dengan hukum Allah” harus diobjektifikasikan dalam sebuah perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan pengganti perundang-undangan (perppu), keputusan presiden, peraturan daerah, juklak, dan juknis.[6]

Sebenarnya gejala Objektifikasi syari’at Islam telah ada sebelum alm. Kuntowijoyo merumuskan teori objektifikasi Islam. Saat itu selama pembahasan RUU Peradilan Agama di DPR RI di awal tahun1989, situasi yang sangat sensitif mengenai hukum agama. Fraksi PDI dan Fraksi ABRI meminta judul RUU Peradilan Agama diganti menjadi UU tentang Peradilan Agama Islam. Pertimbangan dari dua fraksi tersebut mengingat alinea pada Pasal 29 UUD 1945 dan hukum yang akan diterapkan oleh Peradilan Agama ini adalah hukum yang berasal dari satu agama (Islam). Busthanul Arifin (Hakim Mahkamah Agung RI) diminta oleh pemerintah untuk menjawab usulan dari dua fraksi tersebut. Busthanul Arifin memberikan jawabannya sebagai berikut;

“Kalau kita bicara tentang asal hukum, maka semua hukum sebenarnya berasal dari agama. Hukum positif kita sekarang, yang berasal dari Belanda dan yang diterapkan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai Mahkamah Agung, baik hukum pidana, perdata, dan lain-lainnya, itu semua berasal dari agama Kristen. Prof. Mr. L. J. Van Apeldoorn menulis bahwa,’setiap hukum adalah moral positif yang diberi sanksi oleh pemerintah, dan di negeri kita ini (Belanda) berdasar agama Kristen’.”

Menurutnya, kalau logika fraksi PDI dan Fraksi ABRI itu diteruskan, maka Pengadilan Negeri harus diganti menjadi Pengadilan Negeri Kristen, Pengadilan Tinggi harus diganti menjadi Pengadilan Tinggi Kristen, dan Mahkamah Agung harus diganti pula dengan Mahkamah Agung Kristen.[7]

Objektifikasi syari’at Islam dimaksudkan untuk menghilangkan kesan bahwa syari’at Islam adalah ancaman terhadap stabilitas nasional. Islam adalah rahmat untuk alam semesta (rahmatan lil ‘alamin– QS. Al-Anbiya[21]; 107), dalam arti bahwa Islam diturunkan sebagai rahmat bagi siapa saja, tanpa memandang agama, warna kulit, budaya, dan sebagainya. Begitu pula Islam memerintahkan kepada umat Islam untuk berbuat adil terhadap siapa pun juga, tanpa memandang agama, status sosial, budaya, kerabat, dan sebagainya (QS. Al-Maidah [5] ; 8).[8] Oleh karenanya Objektifikasi ini perlu disebarkan secara meluas. Dan diharapkan bahwa gagasan Objektifikasi  dapat membebaskan umat dari prasangka politik pihak-pihak birokrasi, umat, dan non-umat Islam. Supaya syari’at Islam sebagai rahmat yang adil bagi seluruh masyarakat Indonesia (Islam. Kristen, Budha, Hindu,dan sebagainya). Wallahu’alam bis Showab.

Iman Munandar, Direktur Kajian dan Penelitian Bandung Law Institute (BLI)

Selesai di tanah kelahiran (Cililin) pada jam 00.11 tanggal 08 September 2011.

[1] Yudi Latif, Dialetika Islam: Tafsir Sosiologis Atas Sekularisasi dan Islamisasi di Indonesia, Jalasutra, Yogyakarta, 2007. Hlm. 20-25

[2] UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah diamandemen dengan UU No. 3 Tahun 2006, ruang lingkup Peradilan Agama bertambah,  yaitu perkara ekonomi Syari’ah.

[3] Kuntowijoyo, Islam sebagai Ilmu;Epistemologi, Metodologi, dan Etika, Tiara Wacana, Yogyakarta, edisi kedua 2006, hlm. 55-63

[4] Kuntowijoyo, Ibid, hlm. 63-64

[5] Kuntowijoyo, Ibid, hlm. 60

[6] Kuntowijoyo, Ibid, hlm. 64

[7] Suparman Usman, Loc. Cit, hlm. Vii-viii

[8] Kuntowijoyo, Op. Cit, hlm. 61

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s