Posted in Agama dan Politik

PERKAWINAN HAMIL KARENA ZINA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN IMPLIKASINYA

A. Latar Belakang Masalah
Tujuan pernikahan dalam islam adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tentunya ini adalah impian setiap insan yang ingin mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan abadi. Dan menjadikan hidup lebih tenang bersama suami istri. Sebagaimana firman Allah dalam surat ar-Ruum [30] ayat 21 :

“ dan tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Agar tujuan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang pertama adalah melalui perkawinan yang sah. Perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Dan kedua adalah saling memahami di antara keduanya.

Namun, tidak semua orang dapat melangsungkan perkawinan seperti yang disebutkan di atas. Ada kalanya perkawinan itu pada awalnya harmonis, namun di tengah perjalanan terjadi ketidak harmonisan di antara keduanya. Ada pula seorang laki-laki dan perempuan terpaksa menikah karena hamil lebih dulu sebelum menikah. Dan masih banyak lagi permasalahan yang menyangkut pernikahan.

Dalam makalah ini yang menjadi perhatian adalah perkawinan hamil karena zina. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya masalah ini dan konsekuensinya. Biar permasalahan ini agar lebih jelas, maka dibuatlah rumusan masalah.

B. Rumusan Masalah
1. bagaimanakah pendapat para ulama mengenai perkawinan hamil karena zina?
2. bagaimanakah pendapat para ulama mengenai status hukum anak hasil perzinahan baik dalam perkawinan maupun hak waris?

C. Tujuan Masalah
1. untuk mengetahui pendapat para ulama mengenai perkawinan hamil karena zina.
2. untuk mengetahui pendapat para ulama mengenai status hukum anak hasil perzinahan baik dalam perkawinan maupun hak waris?

ANALISA PERKAWINAN HAMIL KARENA ZINA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN IMPLIKASINYA

A. Perkawinan hamil karena zina

Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah perkawinan hamil karena zina. Sebagian ulama berpendapat perkawinannya sah apabila yang menghamilinya mau menikah dengan yang dihamilinya, dan sebagian para ulama berpendapat perkawinannya dianggap sah apabila ia telah bertaubat dan menjalankan hukum rajam. Sebagai berikut :

• ulama mazhab yang empat (hanafi, maliki, hambali, dan syafe’i) berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri. Dengan ketentuan, bila si pria yang menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya.
• Ibnu Hazm (Zhahiriyah) berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina. Ini berdasarkan :

1. ketika Jabir bin Abdullah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berzina, beliau berkata : “boleh mengawinkannya, asalkan keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya.

2. Seorang laki-laki tua menyatakan keberatannya kepada khalifah Abu Bakar dan berkata : “ya amirul mukminin, putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan aku inginkan agar keduanya dikawinkan”. Ketika itu kholifah memerintahkan kepada sahabat lain untuk melakukan dera, kemudian dikawinkan.
Mengenai pria yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain. Para ulama berbeda pendapat :

1. Imam Abu yusuf menyatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan. Sebab bila tidak dikawinkan perkawinannya itu batal (fasad) sebagaimana Qur’an Surat An-Nur : 3. yaitu : “pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau laki-laki musyrik; dan demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin”. Artinya, bahwa tidak pantas orang yang berzina menikah dengan pezina, demikian pula sebaliknya.
2. Ibnu Qudamah sependapat dengan imam Abu Yusuf dan menambahkan seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang dikawininya telah berbuat zina dengan orang lain, kecuali dengan dua syarat :
a. wanita tersebut telah melahirkan bila ia hamil. Jadi dalam keadaab hamil ia tidak boleh kawin.
b. Wanita tersebut telah menjalani dera (cambuk), apakah ia hamil atau tidak.
3. Imam Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani menyatakan bahwa perkawinannya itu dianggap sah, tetapi haram baginya bercampur, selama bayi yang dikandungnya belum lahir.
4. Imam Hanifah dan Syafe’I berpendapat bahwa perkawinannya itu sah, karena tidak terikat dperkawinan dengan orang lain (tidak ada masa iddah). Wanita itu juga boleh dicampuri, karena tidak mungkin nasab bayinya yang dikandung itu dinodai oleh sperma suaminya.

B. Zina dan Beberapa Masalah

Pada bagian ini terdapat beberapa masalah :

1. Syafe’i dan Maliki berpendapat : seorang laki-laki boleh mengawini anak perempuannya dari hasil zina, saudara perempuan, cucu perempuan, baik dari anaknya yang laki-laki maupun yang perempuan, dan keponakan perempuannya, baik saudaranya yang laki-laki maupun yang perempuan, sebab wanita-wanita itu secara syar’i adalah orang yang bukan muhrim, dan diantara mereka berdua tidak bisa saling mewarisi.
Sementara Hanafi, Imamiyah, dan Hambali menyatakan : anak perempuan hasil zina itu haram dikawini sebagaimana keharaman anak perempuan yang sah. Sebab, anak perempuan tersebut merupakan darah-dagingnya sendiri. Dari segi bahasa dan tradisi masyarakat (‘urf) dia adalah anaknya sendiri. Tidak diakui sebagai anaknya secara syar’i, dari sisi hukum waris, tidak berarti ia bukan anak kandungnya secara hakiki, namun yang dimaksud adalah menafikan akibat-akibat syar’inya saja, misalnya hukum waris dan memberi nafkah.

2. Imamiyah berpendapat : barang siapa yang melakukan zina dengan seorang perempuan atau mencampurinya karena subhat, sedangkan wanita tersebut bersuami atau dalam keadaan ‘iddah karena dicerai suaminya, tapi masih bisa dirujuk kembali, maka laki-laki itu haram mengawininya untuk selama-lamanya, sekalipun ia menjadi ba’in (tidak dapat dikawininya lagi) oleh suami sebelumnya karena perceraian atau mati.
Sementara itu, bagi keempat mazhab, perbuatan zina tidak bisa membuat perempuan yang dizinai itu haram dinikahi oleh laki-laki yang menzinainya, baik perbuatan itu dilakukan waniat tersebut ketika bersuami atau masih bersuami.

3. Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa, zina itu menyebabkan keharaman mushaharah, maka kalau seorang laki-laki melakukan zina dengan seorang perempuan, maka laki-laki itu haram mengawini anak perempuan dan ibu wanita yang dizinainya itu. Sedangkan wanita itu sendiri haram pula dikawini oleh ayah dan anak laki-laki dari pria yang menzinainya. Kedua mazhab tidak menbedakan antara terjadinya perzinaan sebelum dan sesudah perkawinan. Andaikata seorang laki-laki berzina dengan mertua wanitanya, atau seoarang anak berzina dengan istri ayahnya (ibu tirinya), maka istrinya menjadi haram untuk suaminya selama-lamanya.
Syafe’i menyatakan bahwa, perzinaan itu tidak menyebabkan adanya keharaman mushaharah berdasar hadist yang berbunyi : “yang haram itu tidak bisa mengharamkan sesuatu yang halal”.

4. Tentang masalah ini Imam Maliki mempunyai dua riwayat, yang pertama sejalan dengan pendapat Syafe’I, dan yang satu lagi sejalan dengan pandangan Hanafi.

C. Anak dari hasil perzinahan

Siapa pun yang mengkaji ayat-ayat al-Qur’an dan Hadist-hadist Nabi, dan pendapat-pendapat para ulama, niscaya menemukan bahwa islam itdak pernah memberikan peluang sedikitpun kepada seseorang untuk menuduh orang lain berbuat zina. Cara pembuktian dan penetapan hukum atas zina, dibuat begitu rupa sulitnya oleh islam, dimana bila saksi pembunuhan cukup dua orang, maka untuk pembuktian zina harus tersedia empat orang saksi yang adil, yang betul-betul menyaksikan peristiwa itu secara detail. Sekedar tuduhan bahwa si fulan dengan si fulanah telah berzina, atau dia melihat mereka berdua berbaring berpelukan dalam keadaan telanjang di tempat tidur dan di bawah satu selimut, belumlah dipandang cukup. Sementara itu, bila tiga saksi melihat peristiwa tersebut secara detail tapi yang keempat tidak, maka semua mereka harus didera sebanyak delapan puluh kali.

Tujuan dari semuanya adalah melindungi masyarakat, menjaga nama baik mereka, dan memelihara keluarga dari tersia-siakanya keturunan dan terbengkalainya anak-anak.
Zina adalah munculnya perbuatan dalam arti yang sebenar-benarnya dari seorang yang baligh, berakal sehat, sadar bahwa yang dilakukanya itu perbuatan haram, dan tidak dipaksa. Dengan demikian, tidaklah disebut zina bila perbuatan itu dilakukan oleh orang yang belum baligh, gila, tidak tahu keharamannya, dipaksa dan mabuk.

Bertolak dari sini, maka jelaslah bahwa syari’at islam memiliki sikap yang amat ketat terhadap persoalan zina. Ia menentukan pengertian yang amat sempit sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan pasti dalam derajat yang tidak memungkinkan ditemukannya celah keraguan barang sedikit pun. Begitu pula dengan cara pembuktiannya dengan menentukan adanya empat orang saksi yang adil dan menyaksikan perbuatan zina itu secara detail, dimana biasanya sulit untuk melihat seperti itu. Anggap saja bahwa seseorang memang melihat itu seperti yang dituntut, tapi tidak mungkin tiga yang lain menyaksikan hal yang sama, demikian pula sebaliknya. Semua itu menunjukkan suatu bukti yang tak terbantah bahwa islam betul-betul menutup pintu tuduhan seperti itu serapat-rapatnya di depan orang yang mencoba membuka persoalan dalam masalah yang amat rawan ini. Sebab, Allah SWT amat tidak menyukai tersebarnya keburukan di tengah-tengah hamba-Nya.

Para ulama sepakat bahwa, bila zina itu telah terbukti dalam pengertian yang sebenar-benarnya dan dengan cara seperti yang telah dijelaskan tadi, maka tidak ada hak waris-mewarisi antara anak yang dilahirkan melalui perzinaan dengan orang-orang yang lahir dari mani orang tuanya. Sebab, anak tersebut, secara syar’i tidak memiliki kaitan nasab yang sah dengannya.

Akan tetapi para ulama mazhab menghadapi kesulitan besar sebagai konsekuensi dari fatwa mereka bahwa anak zina tidak berhak menerima waris. Mereka tidak mampu keluar dari kesulitan itu, yaitu manakala anak zina itu tidak memiliki kaitan nasab secara syar’i dengan orang-orang yang lahir dari mani orang tuanya, maka-dalam kondisi seperti itu-laki2 yang melakukan zina tersebut tidak haram mengawini anak perempuan hasil zinanya, dan anak laki-laki zina tidak haram mengawini saudara perempuan dan bibinya, sepanjang mereka itu dianggap tidak muhrim, maka anak zina itu dianggap sebagai anak yang sah, sehingga diberikan seluruh haknya sebagaimana yang diberikan kepada anak-anak sah lainnya, termasuk hak waris dan nafkah, atau dipandang sebagai anak tidak sah, sehingga diberikan pula hak-haknya sebagaimana orang-orang yang tidak mempunyai nasab, termasuk boleh kawin antara bapak dan anak perempuannya atau antara dia dan saudara perempuannya sendiri. Pemisahan antara efek sesuatu yang tidak dapat dipisahkan adalah mengada-ada dan tanpa alas an. Karena itu kita lihat para ulama mazhab, sesudah sepakat bahwa si anak tidak mendapat waris, mereka berbeda pendapat dalam hal lain.

Maliki dan Syafei menyatakan : seorang laki-laki boleh mengawininya anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan, dan keponakan perempuan hasil perbuatan zina. Sebab wanita-wanita tersebut tidak mempunyai kaitan nasab secara syar’i dengannya. Ini merupakan jalan keluar dari satu kesulitan menuju kesulitan yang lebih besar lagi.

Imamiyah, Hanafi, dan Hambali mengatakan : kita harus melakukan pemisahan. Artinya, kita tindakan hak waris dan melarang dia dan ayahnya untuk kawin dan mengawini orang-orang yang menjadi muhrim mereka. Bahkan tidak dibenarkan bagi mereka untuk melihat dan menyentuh anak zinanya dengan birahi. Tapi pada saat yang sama mereka berdua tidak saling waris-mewarisi.

D. Perkawinan Hamil karena Zina menurut Hukum Positif yang Berlaku

Tentang perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur masalah kawin hamil, namun pengaturan kawin hamil terdapat pada Inpres No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 53 sebagai berikut;
1. Seorang wanita yang hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinanan dengan wanita yang hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa nampaknya Pasal di atas menganut paham piqh Hanafi, Hambali, Maliki, dan Syafei yang berpendapat pernikahan tersebut sah dan boleh bercampur sebagai suami istri. Dengan ketentuan, bila si pria yang menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya.

E. Kesimpulan

Para ulama empat mazhab sepakat bahwa perkawinan hamil di antara laki-laki dan perempuan karena berzina dianggap perkawinan yang sah, bila laki-laki yang menghamilinya mau menikah. Sedangkan ibnu Hazm berpendapat perkawinanya dianggap sah, dengan ketentuan mereka berdua telah bertaubat dan telah menjalani hukuman deranya. Anak dari perkawinan hamil karena zina, mempunyai hak waris-mewarisi. Berbeda dengan anak dari hasil perzinahan, tidak mempunyai hak waris-mewarisi dengan ayahnya yang telah menzinahi ibunya. Namun, para ulama empat mazhab berbeda pendapat mengenai halal atau haramkah seorang laki-laki menikahi dengan anak perempuan dari hasil perzinahan itu.

Menurut Maliki dan Syafe’i seorang laki-laki boleh menikahi anak perempuannya dari hasil zina, karena secara syar’i bukan muhrim. Di antara keduanya tidak dapat saling mewarisi.
Sedangkan menurut Hambali, Imamiyah, dan Hanafi seorang laki-laki tidak boleh menikah dengan anak perempuannya dari hasil zina, karena ia merupakan darang dagingnya sendiri. Namun mereka sepakat, dalam hak waris tidak mempunyai hak untuk saling mewarisi.

DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an terjemahan, PT. as-Syaamil, Bandung : 2004.
M. Jawad Mugniyah, Fiqh Lima Mazhab, Lentera Basritama, Jakarta : 1996.
Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, al-Ma’arif, al-Ma’arif, Bandung : 2001
DR. H. Abd. Rahman Ghazaly, MA. Fiqh Munakahat, Kencana, Jakarta : 2003.
Peraturan Perundangan-undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islamperpus.jpeg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s