Posted in Agama dan Politik

MUNGKINKAH DEMOKRASI LIBERAL MEMPERCEPAT JANJI ALLAH TENTANG MUNCULNYA KHILAFAH ‘ALA MINHAJUN NUBUWWAH (PEMERINTAHAN ATAS MANHAJ NABI)

Gambar

“Yang mungkin kita saksikan saat ini tidak hanya akhir Perang Dingin, atau berlalunya sebuah periode tertentu dalam sejarah pasca perang, tetapi juga akhir sejarah secara harfiah; yakni, titik ujung evolusi ideology umat manusia serta universalisasi demokrasi liberal barat sebagai bentuk akhir pemerintahan manusia.”

– Francis Fukuyama, The End of History-[1]

 

Pasca jatuhnya Presiden Tunisia Ben Ali dan Presiden Husni Mubarok dari kursi kekuasaan, revolusi menuntut di bukanya kran demokrasi dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, terutama Negara-negara yang masih menetapkan system tirani. Aksi massa menuntut mundurnya penguasa dictator dari kursi kekuasaan terjadi di Al-Jazair, Libya, Maroko, Yordania, Yaman, Bahrain, Iran, bahkan di Cina pun seruan demokrasi terjadi, walaupun hanya di dunia maya.

 

Essay The End of History karya Francis Fukuyama menjadi populer pada tahun 1989, dan berkembang menjadi sebuah buku The End of History and The Last Man. Ia berpendapat walaupun bentuk-bentuk pemerintahan akan terus bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, dan beberapa Negara telah menunjukkan usaha yang nyata untuk mengejar ketinggalan, masyarakat manusia makin menuju kesamaan pendapat soal sisi baik demokrasi liberal.  Di Negara-negara dengan pemerintah otoriter yang tabu melepaskan kekuasaan, aliran barang, jasa, modal, dan tenaga kerja yang makin bebas akan membangkitkan kebutuhan atas kebebasan untuk mendapatkan informasi, kebebasan untuk berkumpul, dan kebebasan untuk mengemukakan pendapat, dan mandat dari pihak yang diperintah bagi pemerintah yang mendapatkan kekuasaan dari situ. [2]

 

Demokrasi didefinisikan secara berbeda-beda; daerah abu-abu antara Norwegia dan Korea Utara sangat luas sekali. Dalam laporan pada 2008, organisasi nirlaba  Freedom House menilai 121 di antara 193 negara di dunia sebagai “Negara demokrasi,” tetapi hanya 90 di antara mereka bisa disebut Negara “merdeka.” The Economic intelligence Unit (EIU) melaporkan hanya 30 di antara 167 negara sebagai Negara “demokrasi penuh,” 50 negara sebagai Negara “demokrasi cacat,” dan 87 negara entah sebagai Negara “demokrasi hibrida” atau “demokrasi otoriter.”[3]

 

Essay The End of History karya Francis Fukuyama mungkin masih relevan hingga saat ini. Walaupun demokrasi didefinisikan secara berbeda-beda oleh beberapa Negara, secara perlahan-lahan akan menuju sebuah kesepakatan umat manusia dari demokrasi yang tidak sehat menuju demokrasi liberal sebagai bentuk akhir pemerintahan manusia. Jika tesisnya Francis Fukuyama benar, apakah mungkin demokrasi liberal akan mempercepat  janji Allah tentang munculnya kembali khilafah ‘ala minhajun nubuwwah?

 

Antara Demokrasi dan Islam

 

            Hingga kini masih ada perbedaan pendapat mengenai demokrasi. Hasan al-Banna menyatakan bahwa demokrasi lebih dekat pada Islam, sementara Taqiyyudin an-Nahbani menolak system demokrasi, dan Abu ‘Ala Maududi menolak demokrasi dengan menawarkan sebuah al-ternatif, yaitu; Theo-Demokracy atau demokrasi ketuhanan.[4]

 

            Terlepas dari perbedaan pendapat mengenai demokrasi dan Islam. Penulis mencoba mengemukakan pendapat dari Sosiolog Agama yang terkenal, Robert N Bellah, mengenai politik yang egaliter dan terbuka pada zaman Rosulullah dan Khulafaur Rasyidin. Di antaranya, tingkat partisipasi politik yang terbuka dan tinggi dari seluruh jajaran anggota masyarakat. Juga keterbukaan dan kemungkinan posisi pimpinan masyarakat itu untuk diuji kemampuan mereka berdasarkan ukuran-ukuran yang universal, yang dilambangkan dalam usaha melembagakan kepemimpinan tidak berdasarkan warisan atau keturunan, tetapi berdasarkan pemilihan (apa pun bentuk teknis pemilihan itu pada masa tersebut). Hal ini sangat berbeda pada masyarakat Arab jahiliyah yang lebih mengutamakan anggota keluarga para kepala suku. Partisipasi social-politik itu sesungguhnya adalah wujud lain ajaran tentang musyawarah atau syuro. Prinsip partisipasi social politik secara luas dan terbuka telah dilakukan oleh para pemimpin khulafaur rasyidin, di antaranya; Umar bin Khatab, bila beliau dihadapkan pada suatu masalah, ia akan mencarinya dalam kitab Allah, jika ditemukannya pemecahan bagi masalah itu akan melaksanakannya tanpa ragu, bila tidak menemukannya dalam kitab Allah, ia akan mencarinya dalam Sunnah Nabi Saw, maka jika ia menemukan solusinya, ia akan melaksanakannya tanpa ragu, bila tidak menemukannya, ia akan bermusyawarah dengan para sahabat Nabi Saw, kalau-kalau ada pada seseorang dari mereka suatu hadist dari sunnah atau kalau-kalau ada pada seseorang dari mereka memberi saran dengan suatu pendapat yang akan membawa kebaikan dan kesejahteraan kaum muslim.[5]

 

             Sedangkan syarat-syarat pemerintahan yang demokratis di bawah Rule of Law (sekarang identik dengan demokrasi liberal) ialah;[6]

 

1.      Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi, selain dari menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula cara proseduril untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.

2.      Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak

3.      Pemilihan umum yang bebas

4.      Kebebasan untuk berserikat atau beroposisi

5.      Kebebasan untuk menyatakan pendapat

6.      Pendidikan kewarganegaraan.

 

Jika dikaitkan dengan Islam, secara subsatansial tidaklah bertentangan antara Islam dan demokrasi. Kita bisa membandingkannya, di antaranya; pemilu yang bebas menghendaki adanya partisipasi social politik dari seluruh jajaran masyarakat, begitu juga syuro dalam Islam menghendakinya adanya partisipasi social politik dari seluruh masyarakat, seperti penggunaan pendapat jumhur ulama (pendapat mayoritas para ulama) dalam masalah khilafiyah, kebebasan beroposisi sejalan dengan prinsip amar ma’ruf nahi munkar ketika pemimpin menyalahi aturan, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak sejalan yang pernah dicontohkan oleh Ali bin Abi Thalib sebagai Kholifah pada saat itu kalah dalam sengketa kepemilikan baju perang dengan seorang Yahudi di pengadilan Islam, dan sebagainya.

 

Peluang Demokrasi untuk Dakwah Islam

 

Hadist yang diriwayatkan oleh Hudzaifah bin al-Yamani, dari Nabi Saw sebagai berikut; dari Nu’man bin Basyir, ia berkata; kami duduk-duduk di Masjid Rosulullah Saw, Basyir adalah seorang yang tidak banyak bicara. Kemudian datang Abu Tsalabah seraya berkata; wahai Basyir bin Sad, apakah kamu hapal hadist Rosulullah tentang para penguasa? Maka hudzaifah tampil seraya berkata, aku hapal khutbahnya. Lalu Abu Tsalabah duduk mendengarkan Hudzaifah berkata; Rosulullah Saw bersabda;

 

1.      Muncul kenabian di tengah-tengah kamu selama masa yang dikehendaki Allah, kemudian Ia akan mencabutnya ketika Ia menghendakinya.

2.      Kemudian akan muncul khilafah sesuai dengan system kenabian selama masa yang dikehendaki Allah, kemudian ia akan mencabutnya ketika Ia menghendakinya.

3.      Kemudian akan muncul raja yang menggigit selama masa yang dikehendaki Allah, kemudian Ia akan mencabutnya ketika Ia menghendakinya.

4.      Kemudian akan muncul raja yang dictator selama masa yang dikehendaki Allah, kemudian Ia akan mencabutnya ketika Ia mmenghendakinya.

5.      Kemudian akan muncul lagi khilafah sesuai dengan system kenabian

(dikeluarkan oleh Ahmad di beberapa tempat, diantaranya, 4/275; Sunan Abu Dawud, 4/211; Tirmidzi; 4/503)

 

Syaikh Yusuf Qhardawi menyatakan bahwa saat ini umat Islam berada pada fase ke empat, dan hadist tersebut membawa kabar berita baik tentang akan lenyapnya era pemerintahan dictator yang otoriter, zhalim, dan kejam kemudian disusul dengan kekhilafahan yang berdasarkan kenabian[7]. Mungkin hal ini berdasarkan pada kejadian para penguasa tiran dan dictator yang lahir pada waktu bersamaan. Seperti Soekarno di Indonesia, di Yugoslavia ada Tito dan Nasser di Mesir. Ketika Soeharto membungkam rakyat Indonesia, di Irak ada Saddam, di Libya ada Khadafi, di Syiria ada Asaad. Pada abad ini pula lahir penguasa seperti Hitler, Stalin, dan Mussolini[8], dan penguasa yang tiran dan otoriter yang biasa terjadi pada dunia ketiga, terutama di Negara-negara Timur Tengah.

 

Saat ini gejolak politik di Timur Tengah semakin memanas, terutama tuntutan diakhirinya rezim otoriter dengan pemerintahan yang demokratis. Secara logika system demokrasi memberikan kesempatan pada semua golongan untuk berpartisipasi politik secara merdeka.

 

Apakah demokrasi memberikan ruang dan waktu kepada para aktivis dakwah untuk mewujudkan cita-cita politiknya, yakni khilafah ‘ala minhajun nubuwwah (pemerintahan atas manhaj kenabian)?

 

Jawabannya ‘iya,’ karena demokrasi memberikan peluang untuk mewujudkan cita-cita politik Islam, ‘khilafah ‘ala minhajun nubuwwah.’perlu diakui bahwa semua orang dari setiap golongan menikmati demokrasi karena hak hidup mereka terlindungi. Begitu juga dakwah menikmati demokrasi karena di sini para dai menemukan kebebasan untuk bertemu dan berinteraksi secara terbuka dan langsung dengan semua objek dakwah. Kediktatoran dan otoriterisme membuat dakwah tidak bernafas secara lega. Dalam demokrasi yang berlaku bukan hukum salah-benar, tapi hukum legalitas. Sesuatu itu harus legal, walaupun salah. Dan, sesuatu yang benar tapi tidak legal adalah salah. Maka yang harus dilakukan adalah mengintegrasikan kebenaran dengan legalitas. Bagaimana membuat sesuatu yang salah dalam pandangan agama menjadi tidak legal dalam pandangan hukum positif.[9]

 

Demokrasi memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi para aktivis dakwah untuk berperan secara lebih luas dalam berpartisipasi social politik untuk mewujudkan cita-cita politik mereka. Demokrasi liberal mungkin satu-satunya cara yang akan mengakhiri fase ke empat (raja yang dictator), dan mungkin akan memasuki fase ke lima melalui demokrasi liberal. Yang menjadi PR besar bagi para aktivis dakwah adalah bagaimanakah cara untuk memenangkan dakwah di alam demokrasi ini yang penuh dengan kompetisi yang sangat sengit?

 

Memenangkan dakwah dalam kompetisi pesta demokrasi sangatlah berat. Karena sebuah kemenangan dalam kompetisi demokrasi ukurannya adalah kuantitatif. Pengukuran kuantitatif dalam system demokrasi dilakukan melalui pemilihan umum. Hal ini merubah paradigma pemenang; yang menang bukanlah partai yang terbaik, tapi partai terbesar. Maka factor jumlah menjadi salah satu kekuatan strategis yang tidak dapat diabaikan. Kekuatan kuantitatif pada saatnya dirubah menjadi kekuatan kualitatif.[10]

 

Benarlah, apa yang dikatakan oleh Hasan al-Banna pada awal-awal mendirikan Ikhwanul Muslimin pada tahun 1926, bahwa menggagas Negara Islam merupakan hal yang masih prematur karena masih banyak hal persiapan dasar yang harus dilakukan.[11] Untuk mewujudkan khilafah ‘ala minhajun nubuwwah melalui demokrasi, ada beberapa tahapan yang mesti dilalui, dari tahapan individu-individu yang membentuk sebuah keluarga, kumpulan keluarga melahirkan masyarakat yang islami, dari masyarakat yang Islami melahirkan sebuah Negara yang Islami, dari kumpulan Negara-negara Islami niscaya akan melahirkan sebuah khilafah islamiyah. Untuk mewujudkan cita-cita politik khilafah ‘ala minhajun nubuwwah sangat berat, semuanya tergantung vitalitas para aktivis dakwah sejauh manakah kesabaran mereka melewati beberapa tahapan tersebut hingga tujuan akhirnya tercapai. Wallahu ‘alam bis showab.

 

Al-hamdulillah selesai jam 23.30, 7 Maret 2011,  di Cililin

Makalah ini disampaikan pada kajian Sospol KAMMI komisariat Unisba pada hari kamis, 10 Maret 2011,  di Masjid al-Asy’ary Unisba.

 

Iman Munandar (085294553964)

anggota MPD (Majelis Pertimbangan Daerah) KAMMI Daerah Bandung 2011-2013

 

 

[1] Ian Bremmer, The End of The Free Market, Gramedia, Jakarta, 2011, hlm. 1 (terjemahan)

 

[2] Ian Bremmer, ibid, hlm. 2.

Francis Fukuyama, Trust,  The Social Virtues and The Creation of Prosperity (terjemahan), Penerbit Qalam, Yogyakarta, cet. 2, hlm 3-5

 

 

[3] Ian Bremmer, ibid, hlm. 2-4

 

[4] Lihat makalah penulis yang berjudul MEMBUMIKAN KEDAULATAN TUHAN DALAM PERSPEKTIF ABU ‘ALA MAUDUDI

 

[5] Nurcholis Madjid, Islam, Doktrin, dan Peradaban, Dian Rakyat, Jakarta, 2008, hlm. 552-556

 

[6] Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm. 60.

 

[7] Perang Iraq-AS, Mohammad Safari dan Muzzammil Yusuf (ed), Comes; Jakarta, 2003.hal 221

 

[8] Anis matta, Dari Gerakan ke Negara, Fitrah Rabbani; Jakarta, 2006. Hlm 157

 

[9] Anis Matta, Menikmati Demokrasi, Insan Media, Jakarta, 2007, hlm. 31-33

 

[10] Ibid, hlm. 49-51

 

[11] Karen Amstrong, The Battle for God, Mizan, Bandung, 2004, hlm. 353

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s