Posted in Agama dan Politik

Awal Demokratisasi di Mesir dan Perubahan Geopolitik Timur Tengah

Gambar

Sekedar Pengantar

 

“Yang mungkin kita saksikan saat ini tidak hanya akhir Perang Dingin, atau berlalunya sebuah periode tertentu dalam sejarah pasca perang, tetapi juga akhir sejarah secara harfiah; yakni, titik ujung evolusi ideology umat manusia serta universalisasi demokrasi liberal barat sebagai bentuk akhir pemerintahan manusia.”

– Francis Fukuyama, The End of History-[1]

 

            Keberhasilan gelombang unjuk rasa menurunkan presiden Ben Ali di Tunisia merembas ke Negara-negara Islam di kawasan tersebut yang lebih cenderung otoriter dan perekonomian Negara yang miskin. Negara Mesir, Yaman, Jordania, Sudan, dan Suri’ah, dilanda gelombang unjuk rasa yang menuntut perubahan politik dan ekonomi di Negara mereka.

 

            Tentunya yang sangat menjadi perhatian seluruh Negara adalah gelombang unjuk rasa menuntut Presiden Husni Mubarok untuk segera turun dari jabatan presidennya. Walaupun Mesir adalah sekutu Amerika dan Israel yang menganut demokrasi, namun Mesir menerapkan system diktatorisme yang memberangus gerakan-gerakan Islam.

 

            Apakah gelombang revolusi berdarah di Mesir menandakan akan melahirkan sebuah demokratisasi awal di Mesir? Apabila demokratisasi di Mesir terjadi, bagaimanakah perubahan geopolitik di kawasan Timur Tengah?

 

Demokrasi dan Ikhwanul Muslimin

 

            Gelombang unjuk rasa di Mesir yang menuntut Husni Mubarok turun dari kursi kepresidenan semakin menguat, terutama aksi massa di lapangan Tahrir yang menjadi sorotan dunia Internasional. Para pemimpin dunia menyerukan Husni Mubarok untuk segera melakukan transisi politik saat ini juga, termasuk Barrack Obama mendesak Husni Mubarok segera melakukan reformasi politik di Mesir.

 

            Hal yang sangat menarik pernyataan dari seorang neo-konservatif, John Bolton (eks Duta Besar AS untuk PBB), menyatakan bahwa yang terjadi di Mesir permasalahnya bukan terletak pada demokrasi ala Thomas Jefferson versus rezim Mubarok, tetapi antara Ikhwanul Muslimin dengan rezim Mubarok. Dan itu memiliki implikasi yang serius terhadap AS, Israel, dan sekutu-sekutunya di kawasan Timur Tengah.[2]

 

            Yang menjadi pertanyaan; apa kaitannya antara Ikhwanul Muslimin dengan demokrasi yang saat ini menjadi tren rakyat Mesir? Dalam tulisan ini, penulis mencoba mengaitkan antara sejarah Ikhwanul Muslimin dan demokrasi di Mesir.

 

            Gagasan modernisasi Islam yang dicetuskan oleh Jamaludin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha, hanya terbatas pada kelompok intelektual. Hasan al-Banna menemukan cara untuk mengubah ide reformis para pembaru lama itu menjadi gerakan massa. Dia berpendidikan  modern dan tradisional. Dia belajar di Darul Ulum yang merupakan pendidikan yang lebih tinggi pertama dalam bidang keguruan, tapi dia juga seorang sufi. Hasan al-Banna sebagai mahasiswa di Kairo dan teman-temannya begitu khawatir dengan kekacauan politik dan social di kota itu. Pertarungan antar partai politik yang tidak ada hasilnya, penolakan Inggris atas kemerdekaan Mesir, kehina-dinaan masyarakat mesir jika dibandingkan orang-orang Inggris yang memiliki perumahan yang mewah di sepanjang Terusan Suez, dan kemiskinan spiritual yang dialami oleh masyarakat Mesir pada saat itu.[3]

 

            Hasan al-Banna mengorganisir beberapa temannya untuk mengadakan ceramah di masjid-masjid dan kafé-kafe. Dia memberi tahu para pendengarnya bahwa efek Barat dan perubahan-perubahan politik mutakhir telah menjungkirbalikkan mereka, akibatnya mereka tidak mampu memahami agama Islam secara benar. Islam adalah cara hidup total, jika dihayati sepenuh hati, akan mengembalikan dinamisme dan energi yang pernah dimiliki kaum muslimin pada masa silam yang pernah mengalami puncak kejayaan Islam. Pada suatu malam di bulan Maret 1928, enam buruh setempat di Ismailiyah datang dan memintanya untuk mengambil tindakan. Maka pada malam itulah Ikhwanul Muslimin lahir. Pasca wafatnya Hasan al-Banna yang dibunuh pada tahun 1949, organisasi Ikhwanul Muslimin memiliki 2000 cabang di seluruh Mesir, dengan masing-masing cabang beranggotakan sekitar 300.000 sampai 600.000 orang. Ikhwanul Muslimin mampu mewakili setiap kelompok di Mesir, termasuk di dalamnya pegawai negeri, mahasiswa, buruh kota, serta petani. Ikhwanul Muslimin menjadi salah satu pesaing paling kuat dalam arena politik Mesir.[4]

 

            Kegagalan Ikhwanul Muslimin yang paling serius dan merusaknya adalah ketika kemunculan sebuah unit yang bernama “Aparat Rahasia” (al-jihaz al-sirri) pada tahun 1943. Hasan al-Banna tidak mampu mengendalikan unit “Aparat Rahasia”, yang kegiatannya memicu serangan peristiwa yang berakibat pada kematian dirinya sendiri, menodai kredibilitas moral ikhwanul muslimin, dan akibatnya kehancuran organisasi itu. Puncaknya ketika unit rahasia membunuh Perdana Menteri Muhammad al-Nuraqrashi. Walaupun ikhwanul muslimin dan Hasan al-Banna mengutuk pembunuhan yang keji tersebut, perdana menteri baru Ibrahim al-Hadi mengambil kesempatan untuk menumpas gerakan ikhwanul muslimin yang menjadi sangat kuat pada saat itu, yang berujung ditembaknya Hasan al-Banna pada tanggal 12 February 1949.[5]

 

            Pada tahun 1950 ikhwanul muslimin mulai mengorganisir secara rahasia dan memilih seorang pemimpin yang baru, Hasan Ismail al-Hudaybi, seorang hakim yang terkenal akan kemoderatannya. Namun, kepemimpinan Hasan al-Hudaybi tidak cukup mampu mengemban tugas itu. Tanpa kepemimpinan kuat Hasan al-Banna, muncullah perpecahan kelompok yang lebih radikal di antara pemimpin, dan al-Hudaybi tidak mampu mengendalikan unit rahasia yang pada akhirnya membuat Ikhwanul muslimin kembali terpuruk. Saat itu Mesir dipimpin oleh seorang perwira muda angkatan bersenjata, Gamal Abd al-Nasser (1918-1970). Walaupun pada awalnya keberhasilan Gamal Abd al-Naser menjadi presiden Mesir dibantu oleh ikhwanul muslimin melalui Revolusi Mei,[6] akhirnya rezim Gamal Abd al-Nasser menumpas habis gerakan ikhwanul muslimin yang berujung digantung matinya seorang ideolog Ikhwanul Muslimin, Sayyid Quthb, pada tahun 1966.[7]

 

            Pasca wafatnya Gamal Abd al-Naser pada tahun 1970, kepemimpinan Mesir diambil alih oleh Anwar Sadat. Pada awal kepemimpinan Anwar Sadat secara terang-terangan berpaling pada Islam dan membebaskan para anggota ikhwanul muslimin dari penjara dan mengizinkan mereka untuk menjalankan fungsi mereka dalam kehidupan masyarakat, dan mendukung dibentuknya organisasi-orgnisasi mahasiswa Islam di kampus-kampus untuk membendung pengaruh Nasserisme dan kelompok kiri. Namun, Anwar Sadat tetap tidak mengizinkan ikhwanul muslimin menjadi partai Islam yang sah. Langkah-langkah Anwar Sadat yang berpaling pada Islam semata-mata untuk memperoleh legitimasi dari umat Islam. Kebijakan Sadat yang lebih Islami, menjadi pedang bermata dua. Di sisi lain dapat mengerahkan dukungan, namun di sisi lain menggerakkan oposisi. Semakin lama. Sadat merasa didikte oleh Ikhwan dan Jama’ah Islamiyah. Mereka mengecam Sadat atas kunjungannya ke Israel dan menanda tangani perjanjian perdamaian Kamp David. Sadat berusaha memisahkan agama dan politik, memperketat kendali atas ikhwan, melarang kembali kelompok-kelompok mahasiswa Islam, dan berusaha menasionalisasikan masjid-masjid (pribadi). Otoriterisme Sadat semakin kuat dan penindasan terhadap penentang kebijakannya semakin luas. Tindakan keras ini mencapai puncaknya pada 1981 ketika Sadat memenjarakan lebih dari 1500 orang dari berbagai lapisan masyarakat; aktivis islam, pengacara, dokter, dan mantan menteri pemerintah. Penahanan-penahanan tersebut menyulut perlawanan islam yang semakin radikal, dan puncaknya Anwar Sadat ditembak pada saat parade militer pada tahun 1981.[8]

 

            Pasca pembunuhan Anwar Sadat, Husni Mubarok sebagai wakil presiden diangkat menjadi Presiden Mesir tanpa kandidat lain dari oposisi. Mubarok mengupayakan langkah liberalisasi politik dan toleransi, sementara pada saat yang sama dia mengambil tindakan cepat dan tegas terhadap pihak-pihak yang ingin kembali menggunakan kekerasan untuk menentang otoritas pemerintah. Secara lebih hati-hati dia memisahkan antara pembangkang agama, pembangkang politik, dan ancaman-ancaman langsung bagi Negara. Pada tahun 1980-an masuknya gerakan-gerakan Islam ke dalam arus utama dan pelembagaan aktivitas Islam. Ikhwan di bawah pimpinan Umar Tilmissani mengambil sikap tegas dengan menentang tindak kekerasan dan menjalankan kebijakan yang jelas untuk berusaha mengadakan perubahan di dalam system. Al-Ikhwanul Muslimin menjadi agen yang efektif bagi perubahan social dan politik, dengan mengembangkan lembaga-lembaga sosio-ekonomi alternatif, berpartisipasi dalam proses politik, pengembangan lembaga-lembaga amal, dan mobilisasi rakyat. Jaringan kelembagaan ikhwan mencakup masjid-masjid, rumah-rumah sakit, klinik-klinik, pusat-pusat penitipan anak, perkumpulan-perkumpulan pemuda, lembaga bantuan hukum, sekolah-sekolah bahasa asing, bank-bank, badan-badan penerbit, dan progam-progam rehabilitasi pecandu obat berkembang dengan pesat. Selain itu, Ikhwan juga terlibat dalam aktivitas social dan politik, dari mendirikan lembaga-lembaga amal-amal Islam, lembaga parlemen, hingga perhimpunan-perhimpunan profesi. Walaupun mereka bersifat apolitis, sebenarnya mereka mengisi kekosongan pelayanan social. Hal ini secara tidak langsung mengkritik pemerintah yang telah gagal menyediakan pelayanan yang memadai, terutama sector-sektor bagi masyarakat bawah.[9]

 

            Pada tahun 1941 Ikhwan dan Hasan al-Banna memutukan untuk berpartisipasi dalam pemilu, dan terlaksana pada tahun 1945 pemilu parlementer, namun mereka gagal mendapatkan satu kursi pun lantaran pemerintah berlaku curang. Di bawah pimpinan Husni Mubarok dan partainya tetap tidak mengizinkan Ikhwanul Muslimin menjadi partai yang sah. Ikhwanul Muslimin tetap berpartisipasi politik dengan system politik yang ada. Pada pemilu 1984, ikhwan bergabung dengan partai Wafu, dan koalisi itu memenangkan 65 dari 450 kursi sehingga menjadi oposisi terbesar di parlemen. Pada pemilu 1987 Ikhwan membentuk aliansi baru, dengan nama aliansi Islam, bersama Partai Buruh dan Partai Liberal, meraih 17% suara, tampil sebagai oposisi politik utama bagi rezim Mubarok. Para kandidat ikhwan menduduki 38 dari 60 kursi aliansi. Ikhwan juga memasukkan Kristen koptik dalam daftar kandidatnya, mereka beralasan saudara-saudara Kristen koptik memiliki kewajiban yang sama dengan saudara-saudara muslim.[10]

 

            Pada akhir 1980-an, kebijakan Mubarok yang luwes, ternyata gagal mengkooptasi atau mengbungkam oposisi gerakan Islam secara efektif. Rezim Mubarok memberikan tanggapan yang agresif dalam menghadapi kaum ekstremis agama (mendukung penggulingan pemerintah dengan kekerasan), maupun golongan moderat (yang berpartisipasi dalam system politik dan hukum yang ada), termasuk Ikhwanul Muslimin yang dianggap aliran moderat.[11]

 

            Mesir di bawah bayangan kemiskinan dan system politik yang dictator/otoriter, menyebabkan gejolak-gejolak social masyarakat Mesir yang pada puncaknya terjadi gelombang unjuk rasa besar-besaran pada awal 2011 (yang masih berlangsung hingga kini) menuntut Husni Mubarok untuk segera turun dari kursi kepresidenannya. Jika Mubarok turun dan pemilu yang sangat demokratis diadakan, dan Ikhwanul Muslimin berpartisipasi secara penuh dalam proses politik pemilihan umum, maka hal tersebut menjadi lembaran sejarah baru bagi Ikhwanul Muslimin dalam perpolitikan di Mesir.

 

 

Perubahan Geopolitik di Kawasan Timur Tengah

 

            Ada kekhawatiran yang besar terhadap revolusi Mesir yang saat ini masih berlangsung, terutama dari golongan neo-konservatif dan sekutu AS di Timur Tengah. Kekhawatiran mereka, apabila Mubarok turun dan diadakannya Pemilu yang bebas, sedangkan yang menjadi pemenang pemilu itu kelompok keagamaan (Ikhwanul Muslimin, red.), maka yang akan terjadi perubahan geopolitik di kawasan Timur Tengah dan Israel.

 

            Seperti yang dikatakan oleh eks Presiden Amerika Serikat Bill Clinton, bahwa Barat tidak mempunyai masalah dengan Islam, tapi memiliki masalah dengan kelompok ekstremis Islam. Hal ini wajar karena kebangkitan Islam memberikan keyakinan baru di kalangan umat Islam terhadap nilai, watak, dan keluhuran peradaban mereka yang miliki, dan runtuhnya komunisme menjadi sebab timbulnya keyakinan akan adanya musuh bersama anatara Islam dengan Barat, menyebabkan terjadinya konflik antara Islam dengan Barat.[12]

 

            Kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat yang selalu mendukung langkah politik Israel, dan menerapkan politik standar ganda terhadap Negara-negara di kawasan  Timur Tengah secara tidak sengaja menimbulkan kerugian bagi Amerika Serikat dan Israel sendiri. Langkah-langkah kebijakan politik luar negeri Amerika serikat telah mengompori gerakan anti-Amerika Serikat di seluruh Negara-negara Timur Tengah.[13]

 

            Pengaruh lobi Israel membantu menggiring Amerika menyerang Irak, dan dalam perang di Irak yang berkepanjangan terbukti memberikan sebuah keuntungan yang besar bagi Iran. Dukungan Amerika Serikat atas serangan Israel ke Hizbullah di Libanon (membuat Suriah makin dekat dengan Iran yang merupakan musuh utama Israel), mendukung penolakan Israel untuk mengakui aspirasi sah bangsa Palestina, dan meminggirkan kelompok HAMAS, dan pura-pura tidak tahu tentang progam Nuklir yang dimiliki oleh Israel, dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang mereka lakukan, membuat Amerika Serikat tampak munafik ketika melancarkan kritik ke Negara-negara lain atas dasar demokrasi dan HAM.[14] 

 

            Kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat tersebut telah menimbulkan anti Amerika-Israel di kalangan umat Islam, khususnya di kawasan Timur Tengah. Kejatuhan Husni Mubarok sebagai presiden Mesir merupakan sekutu Amerika Serikat dan Israel, dan kran demokrasi di Mesir dibuka sepenuhnya, cepat atau lambat, akan membuat perubahan geopolitik di Timur Tengah. Apalagi Mesir selama ini selalu menjadi penengah konflik Palestina-Israel. Itulah yang membuat kekhawatiran bagi kalangan Neo-Konservatif dan pejabat Israel.

 

            Walaupun Barrack Obama mencoba memperbaiki kebijakan politik luar negeri yang telah dilakukan oleh Presiden sebelumnya, dan mendukung transisi politik di Mesir, hal tersebut belum mampu untuk mengurangi rasa anti Amerika di kalangan rakyat Mesir. Permasalahannya terletak pada kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat yang memihak pada Israel, dan menjalin hubungan yang mesra dengan sejumlah Negara-negara Arab yang otoriter yang mengekang kebebasan politik warganya. Kedua hal tersebut lah yang akan menjadi bom waktu pada masa mendatang, yang sangat jelas akan mengubah geopolitik di kawasan Timur Tengah. Wallahu ‘alam bis showab.

 

Selesai jam 00.40 tgl 7 February 2011 di Cililin

Makalah ini disajikan untuk kajian rutin INSPIRE (Institut Social-Politic for Indonesian Futere) dept. Kebijakan Publik KAMMI Daerah Bandung 2011-2013 pada hari jum’at tgl 11 Feb pukul 15.45 d Taman Ganesha ITB.

Iman Munandar

 

 

 

 

[1] Ian Bremmer, The End of The Free Market, Gramedia, Jakarta, 2011, hlm. 1 (terjemahan)

 

 

[2] Antara News, 2 February 2011

 

 

[3] Karen Armstrong, The Battle for God, Mizan, Bandung, cetakan 4, 2004, hlm. 346-348 (terjemahan)

 

 

[4] Karen Armstrong, ibid, hlm. 348-349

 

 

[5] Ibid, hlm. 354-356.

 

 

[6] Ibid, hlm. 356-358

 

 

[7] Karen Amstrong, Islam; A Short History, Ikon Teralitera, Surbaya, cet. 4, hlm.xxxvi (terjemahan)

 

 

[8] John L Esposito dan John O. Voll, Islam and Democracy, Mizan, Bandung, 1999, hlm. 235-238 (terjemahan)

 

 

[9] Ibid, hlm. 236-241

 

 

[10] Ibid, hlm. 243-245

 

 

[11] Ibid, hlm. 239

 

 

[12]Samuel P Huntington, The Clash of Civilazations and Remaking of World Order, Qalam, Jogjakarta, cet.-9, 2005, hlm. 375-380. (terjemahan)

 

 

[13] John J. Mearsheimer dan Stephen M. Walt, The Israel lobby and U.S Foreign policy, Gramedia, Jakarta, 2010, hlm. 529-530 (terjemahan)

 

 

[14] Ibid, hlm. 530-531.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s