Posted in Agama dan Politik

Problematika Perburuhan dan Radikalisasi Gerakan

GambarBagian Pertama

A. Sekilas Pandang

1 (Mei) 2010 adalah hari buruh sedunia, seperti biasa kaum buruh turun ke jalan menuntut Pemerintah memperbaiki nasib buruh dan dihapusnya system kerja kontrak atau outsourcing. Dalam beberapa kasus yang terjadi di berbagai perusahaan di Indonesia, outsuorcing merugikan nasib buruh/pekerja dan menambah angka kemiskinan di Indonesia. Outsourcing hanya menguntungkan pihak pemodal dengan alasan untuk menekan efisiensi biaya produksi perusahaan, dan justru mengabaikan kesejahteraan buruh.

Beberapa kasus outsourcing yang terjadi, diantaranya di PT. I M di Jakarta Utara, perusahaan garment (Eksport) yang mempekerjakan 460 buruh ini pada tanggal 16 Juli 2007 menyatakan tutup mulai tanggal 25 Juli 2007 dengan alasan perusahaan merugi selama 2 tahun berturut-turut (tanpa ada bukti audit dari akutan publik yang menyatakan rugi).

Cara lain digunakan oleh pengusaha PT. H L U juga di Jakarta Utara yang mempekerjakan 1200 buruh. Dengan alasan ingin meng-efisiensi biaya produksi, perusahaan garment (pakaian dalam) ini akan memindahkan buruhnya ke unit usahanya yang lain di daerah Bawen (Jateng). Bagi buruh yang tidak ikut pindah hanya diberikan kompensasi 1 (satu) bulan upah. Bahkan PT. H L U juga mengintimidasi 25 orang buruh kontrak yang menolak kebijakan perusahaan dengan menyekap di gudang yang pengap.

Kasus PHK juga terjadi di PT. E S, di Tangerang. Perusahan yang memproduksi kanvas rem ini tidak mau mempekerjakan 52 orang buruhnya yang menuntut di berlakukannya UMK dan perubahan status kerja tetap. Karena status kerja kontrak yang diberlakukan PT. E S tidak sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku. Padahal para buruh sudah mendapatkan surat penetapan status karyawan tetap dari disnaker.
PT. H I di Bogor juga menelantarkan 182 orang sejak Januari 2006. Perusahaan merelokasi usahanya ke Cianjur dengan tidak menyelesaikan hak-hak buruhnya. Sampai saat ini kasusnya masih menggantung di MA. Tragisnya lagi dari kasus PT. H I, Mahkamah Agung menyatakan saat ini kasus-kasus perburuhan tidak menjadi prioritas untuk diselesaikan.

Di Samarinda, Kalimantan Timur perusahaan kayu (PT. T M) mem-PHK Ketua Serikat Buruh T M dan 16 orang pengurusnya, sebelum di PHK pengurus SERIBU TIRTA di Skorsing oleh perusahan karena pada 1 Mei 2007 mengajak para buruh melakukan aksi demonstrasi merayakan Hari Buruh Sedunia (May Day).

Kasus anti serikat juga terjadi di PT.Y E P di Tangerang. Perusahaan yang memproduksi kemasan kosmetik ini mengancam akan mem-PHK para buruhnya yang tergabung dalam Serikat Buruh Nusantara (SBN) dan hanya akan memberikan kebijakan 1 (satu) bulan upah. Kini kasusnya dalam proses mediasi di disnaker Tangerang. Begitu juga problem ketidakpastian kerja yang dialami oleh kawan-kawan buruh pelabuhan. Mayoritas dari mereka berstatus dispensasi yang berperan penting dalam menunjang aktivitas bongkar muat barang. Namun, jaminan keselamatan kerja sama sekali tidak ada dan tidak ada transparansi pengupahan yang menyebabkan upah masih di bawah UMP.

Hal yang serupa terjadi di Jawa Timur, system kontrak perusahaan lain (outsourching) menyebabkan 70% dari total lima juta buruh tidak memiliki jaminan social.

System kerja kontrak dan outsourching lebih banyak merugikan kaum buruh, karena hubungan kerja yang tidak tetap (kontrak), upah yang rendah, tidak adanya jaminan social, tidak adanya job security, dan lain sebagainya.

Dalam UU No. 13 Th. 2003 tentang ketenagakerjaan tidak sepenuhnya bisa menjawab masalah outsourching yang begitu komplek dan luas. Setidaknya UU tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap buruh/pekerja terutama yang mengangkut syarat-syarat kerja, kondisi kerja, jaminan social, dan perlindungan kerja lainnya . Namun, dalam prakteknya banyak perusahaan mengabaikan peraturan tersebut, dengan dalih perusahaannya bangkrut.

Aksi unjuk rasa ribuan buruh yang serempak terjadi di seluruh provinsi Indonesia pada 1 mei, mereka menolak PHK massal dan dihapusnya system kerja kontrak atau outsourching. Menurut mereka, system kerja kontrak atau outsourching lebih banyak merugikan nasib buruh dan lebih menguntungkan para pemodal.

Dalam permasalahan di atas, seharusnya pemerintah segera merespon dan membuat peraturan yang baru untuk memberikan perlindungan hukum bagi buruh atau pekerja. Atau pemerintah harus merevisi UU no. 13 Th. 2003 tentang ketenagakerjaan, agar perbaikan nasib buruh atau pekerja terakomodasi. Wallahu ‘alam bi showab.

BERSAMBUNG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s